Penanganan Covid 19 Pemprov Jabar Harus Melibatkan Pesantren
Hingga saat ini, per Hari Senin tanggal 25 Mei 2020 (berdasarkan data pikobar.jabarprov.go.id) perkembangan kasus covid 19 di Jawa Barat kembali mengalami peningkatan sebanyak 2.091 orang terinveksi corona dan 479 dinyatakan sembuh.
Penambahan jumlah kasus tersebut sebanyak 46 orang dibandingkan hari sebelumnya tercatat sebanyak 2.045 orang. Lonjakan tersebut seyogyanya menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam upaya menekan penyebaran kasus baru yang lebih luas.
Salahsatunya dengan melibatkan pondok pesantren sebagai salah satu komunitas strategis untuk memutus mata rantai penyebaran. Apalagi pemerintah sudah mulai mewacanakan new normal untuk menopang dampak ekonomi dimasa pandemi. Tentu saja, bagaimana koridor new normal ini diberlakukan di pesantren harus sudah dirumuskan.
Sangat Disayangkan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jabar, Edi Rusyandi mengatakan, sangat disayangkan hingga saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum melibatkan Pondok Pesantren secara serius dalam upaya menangani penyebaran covid 19.
“Ponpes seolah dibiarkan sendiri melawan penyebaran virus corona. Padahal di Jawa Barat sendiri terdapat belasan ribu pesantren yang dihuni oleh ribuan santri dan rentan terpapar oleh wabah virus covid 19. Baik aspek kesehatan, pendidikan maupun juga ekonomi,”ujar politisi asal Kabupaten Bandung (KBB) tersebut.
Menurutnya, saat ini, banyak pondok pesantren yang telah meliburkan para santrinya. Dan pada sebagian pesantren pasca lebaran ini dijadwalkan untuk memulai kembali aktifitas pengajian.
“Nah, dalam konteks new normal kedepan ini kehidupan masyarakat pesantren harus terumuskan. Apalagi untuk mengikuti protokol kesehatan di lingkungan pesantren bukan perkara mudah dengan sarana prasarana yang sangat terbatas. Ini harus dipikirkan oleh pemerintah daerah,” katanya.
Selama Ramadhan, ujar Edi, dirinya bersilaturahmi dan mendapat masukan dari banyak pimpinan pesantren. Mereka merasa tidak diajak bicara dan tidak tersentuh dalam urusan virus corona. Baik urusan mitigasi kesehatan maupun jaring pengaman sosial.
“Pesantren ini memiliki posisi strategis ditengah masyarakat. Kedudukannya berpengaruh dan terhormat. Tidah hanya ngurus agama, tapi juga ngurus lingkungan masyarakat sekitar. Memberdayakan ekonomi masyarakat, yang rata-rata itu masyarakat kurang mampu pedesaan,” tegasnya.
Untuk itu, Edi Rusyandi menegaskan, posisi Ponpes sebaiknya kan diperankan oleh pemerintah daerah. Para kyai pesantren ini selain memberikan penyadaran kepada para santri juga memberikan edukasi terkait wabah covid 19 kepada masyarakat. Dan itu bisa lebih epektif, bisa lebih kena dan didengar dibanding tokoh lainnya.
“Apalagi dibawah urusan bansos covid dibawah itu kan potensi gesekannya tinggi sekali. Nah, pada urusan semacam ini, sesungguhnya pesantren bisa diperankan untuk tetap menjaga harmoni masyarakat. Termasuk urusan social distancing dan PSBB yang tidak optimal. Ini kan karena soal komunikasi pemprov yang tidak berjalan,” katanya.
Karena itu, sambung Edi, Gubernur Jabar, Ridwan Kamil untuk berdialog, diskusi kalangan pesantren di Jabar. “Beliau kan cucu kyai besar. Jadi, Bukan hanya pengusaha yang diajak badami urusan pandemi. Para kyai pesantren juga patut diajak dan diapresiasi,” ujar politisi Partai Golkar yang juga aktif sebagai Wakil Ketua Gerakan Pemuda Ansor Jawa Barat.
____
Sumber: kesatu.co